Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berikut Pihak-pihak yang Menentang Aksi Ifthor Akbar 212

Reporter

image-gnews
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono bersama pasukan anjingnya di Gedung  Djoeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Mei 2019. Tempo/Irsyan Hasyim
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono bersama pasukan anjingnya di Gedung Djoeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Mei 2019. Tempo/Irsyan Hasyim
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) berencana menggelar aksi Ifthor Akbar 212 di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019. Aksi ini ditujukan untuk menuntut KPU menghentikan pengumuman hasil pemilihan umum, yang sedianya akan diumumkan pada hari itu.

Baca: TKN Pastikan Tak Akan Menggelar Tandingan Aksi 22 Mei

"Tuntutan agar KPU stop mengumumkan hasil penghitungannya karena sudah dipastikan akan mengumumkan untuk kemenangan 01 (Jokowi-Ma'ruf Amin), karena diduga kuat telah melakukan kecurangan yang tersistem" ujar juru bicara PA 212, Novel Bamukmin saat dihubungi pada Kamis, 16 Mei 2019.

Menanggapi rencana tersebut kelompok, dan partai politik mulai menyatakan sikapnya. Mereka menyatakan tak setuju dengan aksi yang akan digelar oleh para alumni dari aksi 2 Desember 2016, yang sebelumnya menuntut pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

1. Partai Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa partainya menolak gerakan people power. Ia menyarankan kepada pihak-pihak yang tidak puas mengadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Mahkamah Konstitusi.

"Bukan untuk mencari solusi di jalanan. Jadi Partai Golkar menolak people power," kata Airlangga dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019.

Airlangga menuturkan, partainya harus menjadi yang terdepan dalam melawan mereka yang tidak menghendaki kemajuan dan hendak menjerumuskan dalam perpecahan. Dalam sejarah, people power di Indonesia yang muncul untuk mengganti kepemimpinan terjadi pada tahun 1965 dan 1998.

Menurut Airlangga, people power digerakkan untuk menentang kepemimpinan yang sudah berlangsung cukup lama. "Namun sejak reformasi kita sepakat membatasi masa jabatan presiden dan menyelenggarakan pemilu, pemilihan langsung," katanya.

2. Mantan Kepala BIN, Hendropriyono

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono menyiapkan pasukan anjing K-9 miliknya untuk menjaga aksi massa bertajuk Ifthor Akbar 212 di Gedung KPU pada 22 Mei 2019. Bekas Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan ini menyebut ada 152 ekor anjing yang dimiliki pasukan bernama Warga Jaya itu. Jika ada yang ingin mengacaukan negara, kata Hendro, pasukan anjingnya siap diturunkan.

Menurut dia, tidak semua anjingnya bakal diturunkan menjaga Ifthor Akbar 212. "Tidak semua lah buat jaga rumah saya dong. Masa rumah saya enggak ada yang jaga," ungkap dia.

Baca: Hendropriyono Siapkan Pasukan Anjing K-9 Jaga Ifthor Akbar 212

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hendropriyono mengatakan alasannya menyiagakan pasukan anjing K-9 adalah sebagai wujud kecintaannya bagi Indonesia. Dia menyampaikan bahwa negara tidak bakal bubar akibat perilaku segelintir orang, tapi akibat rakyat yang mayoritas diam. "Karena itu saya tidak mau diam saja. Saya tidak mau masuk yang diam saja."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

16 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

19 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

22 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.